Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa berlandaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi dan kewenangan yang salah satunya adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan kepala desa sebagai landasan hukum dan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan Peraturan Desa secara khusus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya yang tidak menyebutkan secara tekstual asas-asas dalam pembentukannya dan asas muatan materinya. Menjadi penting dan menarik untuk meneliti dan mengkaji pembentukan Peraturan Desa dan melandaskan pada  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Penelitian ini untuk menjawab permasalahan Peran Badan Permusyawaran Desa dalam pembentukan peraturan desa yang berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalilis dan mengkaji norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaitkan dengan peran satu Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dan menganalisis dan mengkompilasi beberapa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku penunjang, jurnal hasil penelitian dan bahan hukum tersier dari kamus besar bahasa Indonesia ataupun kamus hukum dan analisis hasil penelitian bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan desa, Prosedur pembentukan Peraturan desa diawali dengan tahapan perencanaan, Penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. BPD sebagai sebagai salah satu Lembaga berwenang dalam pembentukan peraturan desa sangat berperan penting mewujudkan peraturan desa yang berlandaskan Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, baik asas formil yang bertujuan peraturan desa berlaku secara sah secara procedural dan asas materiil yang bertujuan membentuk peraturan desa yang mengayomi, melindungi, mensejahterakan, memberdayakan dan berkeadilan.